Naskah Soal UN Telat, BPK Harus Audit Kemdikbud Keterlambatan pendistribusian naskah soal Ujian Nasional (UN) 2013 ini berakibat pada penundaan UN di beberapa wilayah. Menyoroti hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta BPK RI melakukan audit terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perusahaan percetakan yang terlibat.
Peneliti ICW, Febri Hendri, mengatakan bahwa masyarakat berhak tahu penyebab keterlambatan secara mendetail. Apabila masalah berada di percetakan seperti yang dijelaskan pihak kementerian, maka masalah tender percetakan patut dikaji ulang. "Harus ditelusuri apakah karena kelalaian ataukah kesengajaan yang berindikasi korupsi?" kata Febri saat dihubungi, Minggu (14/4/2013).
Febri menambahkan bahwa keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi. Pasalnya, tidak ada faktor krusial seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut. Dari sini, muncul dugaan bahwa ada keterlambatan pencetakan soal ujian oleh perusahaan-perusahaan percetakan. "Ini perlu diaudit mengingat total anggaran untuk percetakan dan distribusi soal adalah sebesar Rp 94,9 miliar," jelasnya.
Audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi perusahaan pemenang lelang. Hal ini tentu berhubungan dengan prosedur visitasi panitia tender yang berasal dari Kemdikbud sehingga dapat memenangkan perusahaan tersebut.
"Seperti yang terjadi saat ini, visitasinya bagaimana? Jika ternyata perusahaan percetakan tersebut tidak memenuhi syarat maka perlu diselidiki mengapa perusahaan tersebut bisa lolos," ujar Febri. "Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang?" imbuhnya.
Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, pejabat Kemdikbud terkait UN juga perlu diperiksa. Pasalnya, penentuan pemenang lelang perusahaan percetakan ini tidak lepas dari campur tangan para petinggi di kementerian. "Harus diaudit dengan jelas. Jika hasil audit menemukan adanya indikasi korupsi maka BPK RI harus melaporkan ke penegak hukum dan diberi sanksi," tandasnya.
Adapun nama perusahaan pencetakan yang terlibat pada UN 2013 kali ini adalah PT Temprina Media Grafika, PT Belabat Dedikasi Prima, PT Pura Barutama, PT Ghalia Indonesia Printing, PT Jasuindo Tiga Perkasa dan PT Karya Wira Utama. Dari enam nama ini, PT Ghalia Indonesia Printing yang bertempat di Bogor mengalami kendala teknis sehingga 11 Provinsi harus mengalami penundaan.
